GORONTALO — Lonjakan harga kebutuhan pokok tengah melanda wilayah Provinsi Gorontalo.
Komoditas beras dan minyak goreng kini dibanderol dengan harga yang cukup mencekik leher konsumen.
Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakaraka, akhirnya angkat bicara mengenai fenomena ini.
Baca juga: Angin Segar bagi Nakes, Pemkab Gorontalo Rampungkan Aturan Remunerasi BLUD
Penjelasan resmi tersebut disampaikannya secara gamblang pada hari Kamis, 23 Juli 2026 kemarin.
Gangguan Rantai Pasok
Fayzal menyebut gangguan rantai pasok dan menipisnya cadangan stok menjadi biang kerok utama permasalahan ini.
Distribusi minyak goreng melalui jalur laut diketahui mengalami kemacetan parah di area Pelabuhan Gorontalo.
Baca juga: Dongkrak Kualitas SDM, Pemkab Gorontalo Kucurkan Rp1,7 Miliar untuk Pendidikan Nonformal
Ratusan kontainer dilaporkan menumpuk akibat keterbatasan operasional alat berat jenis crane di lokasi bongkar muat.
Kondisi tersebut menjadi semakin ruwet oleh panjangnya antrean truk logistik yang harus berburu bahan bakar solar.
Kelambatan proses bongkar muat kapal ini langsung memicu pembengkakan biaya operasional secara signifikan.
"Pihak perusahaan pelayaran memilih menaikkan biaya sewa kontainer akibat dwelling time diatas hingga Rp20jt per kontainer, sebelumnya Rp. 11jt/kontainer. Ini berdampak pada kenaikan harga komoditi di tingkat distributor,” jelas Fayzal.
Jalur distribusi darat juga tidak luput dari kelumpuhan akibat kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi.
Armada angkutan barang terpaksa mengular panjang di berbagai SPBU wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tengah.
Demi mengejar waktu tenggat pengiriman, sebagian sopir terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli BBM nonsubsidi.
Biaya transportasi tambahan yang membengkak ini otomatis dibebankan langsung pada harga jual di tingkat distributor.
Faktor Fenomena Alam
Sementara itu, krisis ketersediaan beras lebih banyak dipengaruhi oleh faktor fenomena alam.
Kemarau panjang telah memukul telak angka produksi padi di tingkat petani lokal.
Suplai beras dari luar daerah juga ikut tersendat oleh permasalahan antrean solar pada armada angkutan.
“Penurunan pasokan distribusi, jumlah produksi barang pokok,dan adanya kebijakan kenaikan harga dari pihak distributor, khususnya komoditi minyak goreng dan beras yang masuk ke pasar rakyat menyebabkan pedagang mengambil langkah menaikkan harga jual barang pokok,” kata Fayzal.
Pemerintah tentu tidak tinggal diam melihat keluhan masyarakat akibat fenomena inflasi pangan ini.
Pihak KSOP Pelabuhan Gorontalo segera menerapkan taktik pengendalian durasi bongkar muat peti kemas.
Mereka juga tengah memperluas lahan penyimpanan sementara guna mengurai kepadatan di area pelabuhan.
PT Pelindo turut didorong agar segera meningkatkan nilai investasi infrastruktur pelabuhan secara menyeluruh.
Langkah strategis penataan ulang sistem distribusi bahan bakar juga sedang digodok serius oleh pihak Pertamina.
Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menormalkan kembali harga kebutuhan dapur masyarakat Gorontalo.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Pemprov Gorontalo