Manfaat Nyata Jaminan Sosial, Klaim BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo Tembus Rp36,9 Miliar

Rapat koordinasi perluasan UCJ Kabupayen Gorontalo (Humas Pemkab Gorontalo)

GORONTALO — Kehadiran program jaminan sosial ketenagakerjaan kian dirasakan dampaknya oleh masyarakat pekerja di Kabupaten Gorontalo. 

Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, total realisasi klaim yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah ini tercatat mencapai angka fantastis, yakni Rp36,9 miliar.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Sanco Simanullang, merinci bahwa penyaluran klaim tersebut meliputi beragam proteksi strategis.

Baca juga: Kans Timnas Indonesia U-17 ke Piala Dunia Terbuka Lebar Usai Menang Lawan China, Begini Skenarionya

Ada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), bantuan beasiswa pendidikan, hingga Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

“Nilai ini menunjukkan manfaat program benar-benar dirasakan oleh pekerja dan keluarganya,” kata Sanco saat menghadiri rapat koordinasi di Kantor Bupati Gorontalo, Selasa (5/5/2026).

Fokus Perluasan ke Sektor Informal

Besarnya angka pemanfaatan klaim tersebut menjadi pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk terus memperluas cakupan perlindungan. 

Baca juga: Timnas Indonesia U-17 Menang Dramatis atas China di Piala Asia U-17 2026, Skor 1-0

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menyatakan bahwa capaian ini akan dijadikan fondasi kuat dalam mengakselerasi program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).

Setelah sebelumnya sukses meraih cakupan semesta pada BPJS Kesehatan, kini pemerintah daerah mengalihkan fokus utama pada proteksi pekerja di sektor informal.

“Perlindungan ini penting untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi pekerja, khususnya kelompok rentan seperti petani dan nelayan,” tutur Sofyan Puhi.

Baca juga: Kejar Target 2026, Pemkab Gorontalo Akselerasi Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sinergi Strategis Tahun 2026

Untuk mencapai target perluasan pada tahun 2026, Pemkab Gorontalo berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah hingga pemerintah desa. 

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketahanan ekonomi daerah yang lebih kokoh melalui jaminan perlindungan sosial yang merata bagi seluruh lapisan pekerja.