APBD Pemprov Gorontalo 2026 Lebih Ketat, Infrastruktur Kena Efisiensi

Sekda Gorontalo pimpin rapat asistensi dan verifikasi RKA SKPD di ruang Dulohupa (Humas Pemprov Gorontalo)

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo bakal menerapkan kebijakan anggaran yang lebih ketat pada tahun 2026 mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, menyampaikan sedikitnya ada 15 pos belanja yang akan dipangkas melalui efisiensi, termasuk infrastruktur.

“Tahun ini infrastruktur menjadi prioritas dari tujuh item yang sudah efisien. Ternyata tahun depan, infrastruktur juga jadi prioritas yang nantinya akan kita lakukan efisiensi,” ujar Sofian saat membuka asistensi dan verifikasi RKA SKPD di ruang Dulohupa, kompleks Gubernuran, Selasa, 26 Agustus 2025 kemarin.

Baca juga: Polisi di Gorontalo yang Diduga Lakukan Persetubuhan dan Pemerasan Segera Jalani Sidang Etik

Pos anggaran yang akan ditekan mencakup pengadaan alat tulis kantor, kegiatan seremoni, seminar, diklat, hingga bimtek.

Selain itu, efisiensi juga diberlakukan pada honorarium, sewa gedung, pemeliharaan sarana, pencetakan dan souvenir, bantuan pemerintah, lisensi aplikasi, jasa transportasi, perjalanan dinas, pengadaan peralatan dan mesin, serta proyek infrastruktur.

Menurut Sofian, langkah ini terpaksa ditempuh karena adanya penurunan transfer dana dari pemerintah pusat.

Baca juga: Seleksi Pemain GSI Kota Gorontalo Picu Protes, Orang Tua Siswa Kecewa

Dengan efisiensi, anggaran yang tersedia diharapkan lebih fokus pada program prioritas yang langsung memberi manfaat bagi masyarakat.

“Karena anggaran kita terbatas, kita harus berusaha agar tidak hanya berharap di APBD. Mungkin bisa melalui program integrasi dengan pemerintah kota atau kementerian-lembaga," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin perencanaan dari setiap OPD. Penyusunan anggaran, kata Sofian, seharusnya berlandaskan kebutuhan strategis dan indikator kinerja yang terukur, bukan sekadar mengikuti pola rutin tahunan.

Baca juga: 30 Warga Gorontalo Kerja Ilegal di Kamboja, Ini Alasannya

Selain itu, Sofian mendorong OPD untuk lebih aktif mencari dukungan pembiayaan di luar APBD provinsi melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota maupun kementerian dan lembaga.

Hal ini dinilai penting agar program prioritas tetap bisa dijalankan meskipun fiskal daerah terbatas.