Ketua TP-PKK Kabgor Dorong Rebranding Posyandu Jadi Pusat Layanan Terpadu

Ketua TP PKK Kabupaten Gorontalo, Maryam Sofyan Puhi (Humas Pemkab Gorontalo)

GORONTALO – Ketua TP-PKK Kabupaten Gorontalo, Maryam Sofyan Puhi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat Posyandu melampaui fungsinya yang konvensional. 

Ia menekankan bahwa revitalisasi Posyandu merupakan kunci utama dalam mengejar target pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.

Hal itu disampaikan dalam agenda penguatan sektor kesehatan yang berlangsung pada Senin, 27 April 2026.

Baca juga: Wabup Gorontalo dan Panitia Provinsi Cek Titik Krusial PENAS KTNA 2026

Acara tersebut bertajuk Percepatan Pemenuhan Target RPJMN/RIBK/RPJMD melalui Program Inovasi Berkelanjutan Sektor Kesehatan.

Bukan Sekadar Tempat Timbang Balita

Dalam arahannya, Maryam menegaskan bahwa persepsi masyarakat mengenai Posyandu harus diperluas. 

Posyandu kini diproyeksikan sebagai garda terdepan yang menangani isu kesehatan secara holistik, mulai dari perlindungan ibu dan anak hingga pencegahan stunting secara sistematis.

Baca juga: ART Bukan Lagi Pekerja Informal: Simak Standar Upah, Cuti, dan Jaminan Sosial dalam UU PPRT Terbaru

“Posyandu bukan sekadar tempat penimbangan balita, tetapi menjadi pusat pelayanan masyarakat yang strategis untuk menangani berbagai persoalan kesehatan dan kesejahteraan secara terpadu,” jelas Maryam.

Ia menambahkan bahwa TP-PKK memegang tanggung jawab besar dalam memperkuat kapasitas para kader.

TP-PKK juga harus memastikan integrasi program pemberdayaan keluarga berjalan selaras dengan layanan kesehatan.

Baca juga: Seragam Polisi untuk Chris: Cerita di Balik Peringatan Hari Harapan Sedunia

Tantangan Integrasi Enam Bidang Layanan

Meski menjadi ujung tombak, Maryam secara jujur mengakui adanya hambatan di lapangan.

Saat ini, implementasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo.

“Hal ini menjadi perhatian bersama, karena layanan Posyandu masih didominasi sektor kesehatan, sementara integrasi dengan bidang lainnya belum maksimal,” ungkapnya. 

Instruksi untuk Tim Pembina Posyandu

Guna mengatasi ketimpangan tersebut, Maryam menginstruksikan Tim Pembina Posyandu dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih proaktif. 

Pengawasan dan pemantauan berkala dinilai menjadi satu-satunya jalan untuk memastikan transformasi Posyandu tidak sekadar menjadi jargon administratif.

“Keberhasilan pembangunan daerah diukur dari seberapa efektif pelayanan dasar menjangkau masyarakat. Posyandu harus benar-benar menjadi pusat layanan terpadu yang dirasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.