17 Kasus Kematian Ibu Terjadi di Gorontalo per April 2026

Wagub Gorontalo, Idah Syahidah minta evaluasi total untuk menekan angka kematian ibu di Gorontalo (Dinas Kesehatan Gorontalo)

GORONTALO – Situasi kesehatan ibu di Provinsi Gorontalo kini berada dalam status waspada. 

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, memberikan peringatan keras setelah 17 kasus kematian ibu sepanjang periode Januari hingga April 2026. 

Angka ini dinilai sangat mengkhawatirkan mengingat ambang batas toleransi tahunan yang ditetapkan hampir terlampaui dalam waktu singkat.

Baca juga: Diperingati 25 April, Apa Itu Hari Malaria Sedunia? Ini Penjelasan Lengkapnya

Pernyataan tersebut ditegaskan Idah usai pertemuan Koordinasi Program Pelayanan Kesehatan guna memperkuat standarisasi layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di tingkat rumah sakit.

Kegiatan tersebut digelar di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Selasa, 21 April 2026.

“Tahun 2026 hanya 20 berarti sudah hampir melebihi. Ini, kan sudah gawat darurat ya,” ungkap Idah.

Baca juga: 30 Caption Hari Angkutan Nasional 2026, Cocok untuk Update Status IG dan WA

Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Solusi

Menghadapi kondisi tersebut, Idah menekankan bahwa solusi tidak bisa hanya bertumpu pada fasilitas kesehatan semata. 

Diperlukan mobilisasi peran dari organisasi perempuan, Tim Penggerak PKK, hingga pemerintah di tingkat desa untuk melakukan pendampingan ketat kepada ibu hamil di wilayah masing-masing.

“Ini peran daripada tenaga kesehatan di Puskesmas, peran bunda-bunda sebagai ketua PKK di desa, organisasi wanita itu juga harus menggaungkan, harus mengadakan pendampingan di desa-desa binaannya," katanya.

Baca juga: Sejarah Hari Angkutan Nasional 24 April: Mengenang Jejak Transportasi Indonesia

"Saya yakin organisasi wanita punya desa binaan, nah desa binaan ini yang harus menjadi pionir bahwa di desa itu bebas dari kasus-kasus kematian ibu dan anak,” jelasnya.

Pentingnya Bedah Kasus di Tingkat Desa

Lebih jauh, Idah mendorong adanya audit atau evaluasi mendalam terhadap setiap nyawa yang melayang. 

Ia meminta para kepala desa dan penggerak PKK untuk proaktif melakukan bedah kasus guna mengidentifikasi akar permasalahan di lapangan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Yang membedah adalah kepala desa itu termasuk ketua tim Penggerak PKK karena mereka ini yang tahu kondisi di lapangan, berapa orang yang hamil, berapa orang yang dalam waktu dekat melahirkan dan berapa jumlah balita?” tutupnya.

Melalui upaya standarisasi layanan dan koordinasi yang lebih solid, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap tren negatif ini dapat segera ditekan.