15 Bulan Berjalan, Mengapa Mayoritas Publik Justru Menolak Kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis?

Survei Porec ungkap mayoritas publik tolak keberlanjutan program MBG (BGN)

GORONTALO – Genap satu seperempat tahun sejak diresmikan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kartu as pemerintahan Prabowo-Gibran kini dihantam gelombang skeptisisme. 

Meski digadang-gadang sebagai senjata utama memutus rantai stunting menuju Indonesia Emas 2045, fakta di lapangan menunjukkan jurang pemisah yang lebar antara ambisi politik dan realitas meja makan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan bahwa MBG adalah intervensi negara yang bersifat eksistensial bagi masyarakat kelas bawah. 

Baca juga: Prospek Cuaca Sepekan ke Depan: Provinsi Gorontalo Waspada Potensi Hujan Lebat Periode 10 – 13 April 2026

Dalam peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada akhir Januari 2026, Prabowo bilang bahwa program ini mungkin remeh bagi kaum elite, tapi merupakan pelampung bagi mayoritas warga yang terhimpit ekonomi.

Rakyat Miskin Justru Tak Setuju?

Namun, narasi pemerintah tersebut dipatahkan oleh temuan terbaru Policy Research Center (Porec).

Berdasarkan survei yang dilakukan sepanjang 1-20 Maret 2026 terhadap 1.168 responden (80,4% di antaranya penerima manfaat langsung), terungkap fakta mengejutkan bahwa 80% publik menolak keberlanjutan program ini.

Baca juga: 3 Kalimat yang Sering Menjadi Sinyal Minta Tolong Perempuan yang Tidak Bahagia

Ironisnya, penolakan terkuat justru datang dari kelompok yang menjadi sasaran utama. Berikut data temuan Porec:

• Pendapatan <Rp2 Juta: 80,2% responden menolak.
• Pendapatan Rp4–8 Juta: Menjadi kelompok paling skeptis dengan angka penolakan mencapai 86,1%.
• Pelajar & Pencari Kerja: 81,7% juga menyatakan ketidaksetujuan mereka atas kelanjutan MBG.

Mengapa masyarakat yang butuh justru menolak?

Seorang ibu rumah tangga dengan penghasilan rendah dalam survei tersebut memberikan testimoni pedas. 

Ia mengeluhkan bahwa alih-alih mendapatkan lauk pauk atau buah sesuai standar gizi, yang sampai ke tangan anak-anak justru sering kali hanya camilan warung.

Baca juga: Ikhtiar Kabupaten Gorontalo Menyelamatkan Memori Kolektif Lewat Penelusuran Naskah Kuno

Akar Masalah: Korupsi Sistemik dan Dominasi Politik

Analisis Porec menyimpulkan bahwa resistensi publik bukan disebabkan oleh konsep dasar gizi gratis, melainkan oleh kerusakan struktural dalam implementasinya. 

Setidaknya ada empat sentimen negatif utama yang terekam dalam survei:

• Monopoli Elite (88%): Publik merasa keuntungan terbesar dari dana MBG justru mengalir ke kantong politikus dan pengelola dapur (SPPG).
• Kerawanan Korupsi (87%): Anggaran fantastis yang dialokasikan negara dipandang sebagai ladang basah yang sangat rentan dikorupsi.
• Manipulasi Kualitas (79%): Muncul kecurigaan kuat bahwa kualitas bahan pangan sengaja diturunkan demi mengejar margin keuntungan oknum.
• Ketidaksesuaian Nilai (76%): Menu yang diterima dianggap jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan nilai anggaran per porsi yang ditetapkan.

Rekomendasi: Moratorium dan Audit Independen

Temuan bahwa hampir semua partai politik memiliki akses atau mengelola dapur MBG memperkuat kekhawatiran publik akan adanya politisasi bantuan sosial. 

Atas dasar itu, Porec mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara program MBG.

Evaluasi total oleh lembaga independen dianggap harga mati. Porec merekomendasikan transformasi model pengelolaan dari jejaring politik ke basis komunitas atau koperasi. 

Tanpa perubahan fundamental, triliunan rupiah uang rakyat dikhawatirkan hanya akan berakhir menjadi makan gratis bagi para elite, sementara gizi anak-anak Indonesia tetap terabaikan.