Kabupaten Gorontalo Dikepung Ratusan Kasus TBC, Pemkab Gerak Cepat Susun Strategi

Gorontalo masuk 10 daerah dengan angka keberhasilan pengobatan tertinggi TBC di Indonesia tahun 2024 (Istimewa)

GORONTALO — Pemerintah Kabupaten Gorontalo kini tengah menghadapi tantangan serius di sektor kesehatan masyarakat. 

Lonjakan temuan kasus tuberkulosis (TBC) yang cukup tinggi di wilayah tersebut memaksa pemerintah daerah mengambil tindakan darurat.

Ratusan Kasus Terdeteksi dan Peluncuran Rencana Aksi Daerah

Langkah taktis yang diambil adalah dengan mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang melibatkan berbagai sektor.

Baca juga: Tokcer! Sitti Magfirah Makmur Menang Telak Lawan UMGO di PTUN Gorontalo

Komitmen besar ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan TBC di Grand Bukit Proja, Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat pada Jumat, 12 Juni 2026.

Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, penyebaran penyakit menular ini sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan. 

Hingga tahun 2026, tercatat sebanyak 658 kasus TBC telah ditemukan melalui jaringan puskesmas serta fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

Baca juga: Survei Gallup 2025: Mengintip Tingkat Kemarahan Kolektif Warga Indonesia di Level ASEAN

Aksi Nyata, Bukan Sekadar Administrasi

Menyikapi situasi tersebut, Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi menegaskan bahwa agenda ini tidak boleh menjadi formalitas belaka. 

Ia menuntut adanya pergerakan riil di lapangan yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh warga.

“Kita ingin rencana aksi ini menjadi instrumen kerja yang jelas, terukur, dan mampu menjawab tantangan penanggulangan TBC. Hasilnya harus dievaluasi dari tahun ke tahun,” ujar Sofyan.

Baca juga: Timnas Indonesia U-19 Gugur Dramatis di Semifinal, Australia Melaju ke Final Piala AFF U-19

Sofyan menambahkan bahwa keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada sinergi total dari seluruh elemen.

Mulai dari tenaga medis, aparatur desa, organisasi kemasyarakatan, hingga pihak keluarga pasien wajib bergerak bersama.

Selain fokus pada TBC, Pemkab Gorontalo juga mengintegrasikan program kesehatan ini melalui Posyandu dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Langkah komprehensif ini mencakup pula penanganan masalah stunting serta kewaspadaan dini terhadap ancaman penyakit malaria.

Regulasi Baru dan Pendekatan Multisektoral Dinkes

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Ismail Akaseh, membeberkan strategi penanganan terpadu miliknya. 

Menurutnya, pemutusan rantai penularan TBC harus menyentuh akar permasalahan di luar sektor medis.

“Penanggulangan TBC tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan,” pintanya.

Guna memperkuat legalitas pergerakan di lapangan, pemerintah daerah kini tengah menggodok payung hukum baru berupa Peraturan Bupati. 

Regulasi khusus ini nantinya akan mengatur secara mengikat mengenai penanggulangan bersama untuk penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria.

Melalui RAD yang matang ini, Pemkab Gorontalo optimistis bisa menciptakan peta jalan yang bersih menuju target eliminasi TBC. 

Program ini diharapkan mampu mendongkrak mutu serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga di masa depan.