25 SPPG di Gorontalo Ditutup Sementara, Apa Kendalanya?

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah melakukan sidak di salah satu SPPG (Humas Pemprov Gorontalo)

GORONTALO – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo tengah menghadapi tantangan serius. 

Sebanyak 25 Unit Pelayanan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan operasional mereka untuk sementara waktu.

Ini terjadi setelah mendapatkan teguran dari Badan Gizi Nasional terkait masalah standarisasi fasilitas.

Baca juga: Transformasi Digital: Kabupaten Gorontalo Jadi Percontohan Nasional Penataan Arsip Modern

Kabar ini diungkapkan langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur MBG di berbagai kabupaten/kota pada Rabu, 15 April 2026.

Penutupan ini dipicu oleh kegagalan unit-unit tersebut dalam memenuhi kriteria teknis, terutama terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memadai serta belum dikantonginya Sertifikat Kelayakan Sanitasi (SLHS).

Inspeksi Mendadak Pastikan Keamanan Pangan

Dalam sidak tersebut, Idah Syahidah yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas MBG Provinsi Gorontalo, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi adalah harga mati. 

Baca juga: Sesuai Syariat! Ini Ketentuan Pembagian Daging Kurban dan Golongan Penerimanya

Langkah penutupan ini diambil untuk memastikan bahwa asupan gizi yang diberikan kepada masyarakat benar-benar higienis dan aman dikonsumsi.

“Inspeksi ini adalah komitmen kami untuk memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai koridor hukum dan kesehatan yang berlaku," katanya. 

"Kita tidak boleh berkompromi dengan standar sanitasi,” sambungnya.

Baca juga: Panduan Memilih Jenis Hewan Kurban: Syarat Umur, Kriteria Fisik, dan Keutamaannya

Dampak Ekonomi dan Rencana Tindak Lanjut

Data terbaru menunjukkan tren peningkatan unit yang ditutup. 

Dari laporan awal sebanyak 16 unit, kini jumlahnya membengkak menjadi 25 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Gorontalo. 

Kondisi ini diakui memberikan dampak domino yang cukup signifikan, mulai dari terhentinya aktivitas tenaga kerja hingga mandeknya rantai pasok komoditas lokal seperti sayuran, ikan, dan bahan pokok lainnya. 

Menyikapi hal tersebut, Wagub berencana segera menginisiasi pertemuan strategis.

“Kami akan mengundang para pimpinan yayasan, kepala SPPG, serta tenaga ahli gizi. Tujuannya adalah memberikan pendampingan teknis agar mereka mampu memperkuat kapasitas operasional dan segera memenuhi standar yang diminta,” tambahnya.

Sinergi Lintas Sektor

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Idah didampingi oleh tim solid dari Gugus Tugas MBG, termasuk jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) wilayah Gorontalo.

Sinergi ini dilakukan untuk memberikan asistensi langsung kepada pengelola dapur mengenai cara pemenuhan syarat kelayakan sanitasi secara cepat dan tepat.