Bupati Gorontalo Perketat Tata Kelola Anggaran Lewat Asistensi BPKP

Bupati Gorontalo perketat tata kelola anggaran lewat asistensi BPKP (Humas Pemkab Gorontalo)

GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen memperkokoh sistem pengawasan internal untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan antipungutan liar. 

Langkah ini dipertegas dalam agenda Penyampaian Hasil Pengawasan Tahun 2025 serta pemaparan Rencana Pembinaan Tahun 2026 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Kamis, 26 Februari 2026.

Fokus utama dalam pertemuan strategis tersebut adalah penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta mitigasi terhadap potensi fraud atau kecurangan dalam tata kelola keuangan daerah.

Baca juga: 26.000 Anak di Gorontalo Tidak Sekolah, Begini Strategi Pemerintah

Cegah Korupsi Melalui Manajemen Risiko

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Mohamad Riyanto, menekankan bahwa penerapan SPIP bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi budaya kerja untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi. 

Melalui manajemen risiko yang terencana, kepemimpinan daerah diharapkan mampu mendeteksi dini potensi penyimpangan secara sistematis.

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menyambut baik potret evaluasi yang diberikan BPKP. 

Baca juga: 5 Cara Bijak Mengatasi Perasaan Dikucilkan dan Diabaikan

Ia menegaskan bahwa setiap catatan dari BPKP akan menjadi pedoman krusial dalam menyusun strategi pembangunan yang lebih akurat.

"Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar bagi kami agar perencanaan ke depan lebih diperbaiki. Kami ingin memastikan setiap rupiah dana daerah dieksekusi secara tepat sasaran dan akuntabel," ujar Sofyan.

Target Tata Kelola Transparan

Sofyan juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk meningkatkan ketelitian administrasi guna memperkecil celah risiko penyimpangan. 

Baca juga: Waktu Imsak dan Subuh untuk Wilayah Gorontalo, Kamis 26 Februari 2026

Baginya, keselarasan antara pembangunan daerah dengan visi-misi nasional hanya bisa dicapai melalui tata kelola yang bersih dan profesional.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, hingga para pimpinan OPD dan Camat. 

Dengan pendampingan teknis yang intensif dari BPKP, Pemerintah Kabupaten Gorontalo kini membidik peningkatan signifikan dalam indeks transparansi dan efektivitas birokrasi pada tahun berjalan.