26.000 Anak di Gorontalo Tidak Sekolah, Begini Strategi Pemerintah

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah menandatangani komitmen bersama peningkatan mutu pendidikan daerah (Humas Pemprov Gorontalo)

GORONTALO – Persoalan pendidikan di Provinsi Gorontalo memasuki fase krusial. 

Berdasarkan data terbaru dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), tercatat sekitar 26.000 anak di Gorontalo menyandang status Angka Tidak Sekolah (ATS).

Menanggapi situasi ini, Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, menyerukan sinergi lintas sektor.

Baca juga: 5 Cara Bijak Mengatasi Perasaan Dikucilkan dan Diabaikan

Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, Rabu, 25 Februari 2026. 

Ia menegaskan bahwa faktor ekonomi dan kondisi sosial keluarga tidak boleh lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan hak dasarnya.

Pendidikan Tanggung Jawab Bersama

Dalam forum tersebut, Idah menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendirian. 

Baca juga: Waktu Imsak dan Subuh untuk Wilayah Gorontalo, Kamis 26 Februari 2026

Dibutuhkan peran aktif dari lingkungan terkecil untuk menjemput kembali anak-anak yang putus sekolah.

"Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga orang tua, masyarakat, dan seluruh pihak terkait harus bersinergi untuk menurunkan angka ATS di Gorontalo," katanya. 

"Jika ada anak yang putus sekolah, kita harus bersama-sama membujuk dan memberikan motivasi, termasuk kepada orang tuanya,” sambungnya.

Baca juga: Pemkab Gorontalo Kucurkan Subsidi Rp74,5 Juta Lewat Pasar Murah di Telaga

Sekolah Rakyat dan Fasilitas Asrama

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan strategi jangka menengah melalui program Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Kabupaten Boalemo.