Kinerja APBN Gorontalo Maret 2026: Belanja Negara Tembus Rp2,4 Triliun di Tengah Tantangan Defisit

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail minta OPD kawal ketersediaan BBM hingga LPG (Humas Pemprov Gorontalo)

GORONTALO – Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Gorontalo hingga kuartal pertama, tepatnya per 31 Maret 2026, menunjukkan tren belanja yang bergerak lebih progresif dibandingkan sisi pendapatan. 

Kondisi ini memicu defisit anggaran di tingkat regional yang menyentuh angka Rp2,1 triliun.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo, Arie Suwandini Wiwit, memaparkan bahwa pendapatan negara di wilayah ini baru terkumpul sebesar Rp303,92 miliar. 

Baca juga: Atasi Banjir Tahunan, Pemkab Gorontalo Seriusi Usulan Normalisasi Sungai Meluupo

Sementara itu, arus pengeluaran telah mencapai Rp2,449 triliun atau setara dengan 26,89 persen dari total pagu anggaran yang tersedia.

Meski angka defisit terlihat besar secara nominal, Arie menegaskan bahwa kondisi tersebut masih dalam kategori solid dan terkendali. 

"Sebetulnya posisi defisit (secara nasional) masih sangat terkendali sebesar Rp135 triliun atau 0,53 persen, reformasi APBN akan terus diperkuat dengan collecting more, spending better, efficient dan sustainable financing guna memastikan program prioritas menjadi efektif, ruang fiskal tetap terjaga dan kualitas pengolahan fiskal semakin optimal,” jelas Arie dalam Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter di Aula DJPb, Kamis (30/4/2026).

Baca juga: 10 Puisi Tentang Hardiknas yang Penuh Makna dan Menyentuh Hati

Ketergantungan Tinggi pada Pusat dan Optimisme PAD

Data menunjukkan bahwa sekitar 65 persen dari total belanja, atau senilai Rp1,594 triliun, dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD). 

Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas ekonomi Gorontalo masih sangat bergantung pada dukungan dana pemerintah pusat. 

Di sisi pendapatan daerah, kontribusi Pendapat asli daerah (PAD) juga masih minim, yakni hanya menyumbang sekitar 10 persen dari total pendapatan daerah yang tercatat sebesar Rp980,67 miliar. 

Baca juga: Memahami Pengertian Manusia Merdeka Menurut Ki Hajar Dewantara Secara Sederhana

Namun, kehadiran inovasi layanan seperti digitalisasi Samsat diharapkan mampu menjadi motor penggerak baru untuk meningkatkan porsi PAD ke depannya.

Kapasitas Fiskal Rendah dan Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mengakui bahwa keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan serius bagi seluruh wilayah di Gorontalo. 

Tingginya beban belanja wajib (mandatory spending) seperti gaji pegawai, alokasi pendidikan 20 persen, hingga iuran BPJS Kesehatan semakin mempersempit ruang gerak anggaran daerah.

"Kita harus bekerja bukan hanya berbasis anggaran semata, melainkan dengan kreativitas dalam menghadapi situasi fiskal ini melalui berbagai langkah antisipatif,” tegas Gusnar.

Di tengah dinamika anggaran tersebut, Gorontalo mencatatkan capaian positif pada sektor makro ekonomi. 

Pada tahun 2025, ekonomi Provinsi Gorontalo tumbuh impresif sebesar 6,12 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,39 persen. 

Capaian ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan meski di tengah keterbatasan anggaran.