Polda Gorontalo Siagakan 786 Personel dan Garansi Ketertiban Unjuk Rasa Selama PENAS XVII

Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Widodo garansi ketertiban demo selama kegiatan PENAS XVII (Indozone Gorontalo)

GORONTALO — Aparat kepolisian Polda Gorontalo mematangkan strategi pengamanan guna mengawal kelancaran Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-XVII tahun 2026.

Polda Gorontalo juga memastikan kesiapan ratusan personel untuk menjaga stabilitas keamanan di seluruh titik strategis pelaksanaan agenda nasional tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Widodo, saat memaparkan skema keamanan komprehensif menjelang pembukaan hajat besar kaum tani dan nelayan se-Indonesia itu.

Baca juga: Gubernur Gorontalo Pastikan Kesiapan Venue PENAS XVII Gorontalo Capai 95 Persen

Kekuatan Personel Bersifat Fleksibel Menyesuaikan Arus Peserta

Dalam keterangannya, Widodo mengungkapkan bahwa formasi kekuatan pasukan di lapangan saat ini masih bersifat dinamis. 

Pihak kepolisian akan terus memantau grafik kedatangan para delegasi dari berbagai provinsi untuk melakukan penyesuaian kekuatan jika diperlukan.

“Pengamanan kami sudah siapkan, ada 786 personel, tapi itu bisa berubah tergantung jumlah peserta yang akan datang nanti. Sekali lagi itu masih sementara,” ungkap Widodo.

Baca juga: Sinergi Amankan PENAS XVII 2026, Wabup Gorontalo Ikuti Apel Pasukan Lintas Sektor

Pengerahan ratusan petugas ini nantinya akan disebar untuk mengamankan jalur perlintasan, penginapan kontingen, hingga pusat-pusat lokasi pameran dan temu wicara utama di wilayah Gorontalo.

Kantongi Empat Surat Pemberitahuan Demo, Kapolda Minta Saling Jaga Kenyamanan

Selain fokus pada pengawalan mobilitas peserta, Kapolda Gorontalo juga membeberkan dinamika penyampaian aspirasi masyarakat di ruang publik menjelang acara. 

Hingga saat ini, kepolisian mencatat telah menerima beberapa berkas administrasi terkait rencana aksi massa.

Baca juga: Kumpulan Kata Bijak dan Ucapan 1 Muharram 2026 untuk Dibagikan ke Medsos

“Pengajuan akta pemberitahuan unjuk rasa sudah 4 sekarang,” tutur jenderal bintang dua tersebut.

Menyikapi hal itu, Irjen Pol Widodo menegaskan bahwa Polri sama sekali tidak berniat memasung hak konstitusional warga negara dalam berserikat dan berkumpul.