Survei Porec: MBG Rawan Korupsi, Lebih Banyak Dinikmati Elite/Politikus dan Pemilik Dapur

MBG dinilai jadi ladang korupsi (Humas BGN)

GORONTALO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi garda terdepan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi stunting kini berada di bawah sorotan tajam. 

Meski anggaran dalam RAPBN 2026 melonjak drastis hingga Rp335 triliun, temuan terbaru dari Policy Research Center (Porec) mengungkap adanya krisis kepercayaan publik yang mendalam terhadap implementasi proyek raksasa ini.

Berdasarkan survei nasional pada Maret 2026 terhadap 1.168 responden (mayoritas merupakan penerima manfaat), transparansi dan akuntabilitas menjadi titik lemah yang memicu gelombang skeptisisme di masyarakat.

Baca juga: Prospek Cuaca Sepekan: Gorontalo Masuk Zona Waspada Hujan Sedang-Lebat Periode 3-9 April 2026

Dominasi Elite dan Celah Korupsi

Hasil jajak pendapat Porec menunjukkan angka yang mengejutkan yakni sebanyak 88% responden meyakini bahwa aliran manfaat MBG lebih banyak dinikmati oleh kalangan elite politik dan pemilik dapur (pengelola) dibandingkan anak-anak atau ibu hamil yang menjadi sasaran utama.

Sentimen negatif ini diperkuat dengan persepsi mengenai integritas anggaran. Sekitar 87% publik menilai tata kelola MBG sangat rentan terhadap praktik korupsi. 

Skala anggaran yang masif tampaknya dipandang sebagai ladang basah yang rawan penyalahgunaan oleh oknum tertentu.

Baca juga: 5 Cara Elegan Menghadapi Si Playing Victim Tanpa Kuras Emosi

Degradasi Kualitas dan Keluhan Lapangan

Isu kualitas makanan juga menjadi sorotan panas. Sebanyak 79% responden mencurigai adanya upaya sengaja untuk menurunkan standar nutrisi demi meraup keuntungan dari selisih anggaran per porsi (Rp8.000 - Rp10.000). 

Akibatnya, 76% responden merasa apa yang tersaji di piring tidak sebanding dengan biaya yang dialokasikan negara.

Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Seorang ibu rumah tangga yang menjadi responden mengungkapkan realitas pahit di lapangan.

Baca juga: Strategi Self-Care Saat Harus Bertahan di Lingkungan Toxic

"Namanya saja menu makan bergizi, tapi di lapangan menu anak tidak sesuai standar, kadang hanya diberi roti biasa,” tulisnya dalam survei tersebut.

Mayoritas Publik Mendesak Penghentian

Rangkaian masalah dari hulu ke hilir ini bermuara pada penolakan masif. Data Porec menunjukkan hanya 20% masyarakat yang masih mendukung keberlanjutan MBG.

Sebaliknya, 80% responden tegas meminta agar program ini dihentikan karena dianggap gagal dikelola secara kompeten dan akuntabel.

Rekomendasi Evaluasi Total

Menyikapi temuan ini, Porec merekomendasikan pemerintah untuk segera melakukan moratorium sementara guna evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen. 

Beberapa poin perbaikan yang diusulkan meliputi:

• Transformasi Pengelolaan: Mengalihkan model dapur MBG ke basis komunitas dan koperasi guna memutus rantai kepentingan politik.
• Standarisasi Nutrisi: Penempatan ahli gizi bersertifikat di setiap titik pelayanan untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah kasus keracunan.
• Audit Independen: Memastikan setiap rupiah dari Rp335 triliun anggaran benar-benar sampai ke mulut mereka yang membutuhkan, bukan tertahan di kantong para pemilik dapur.