IPM Kabupaten Gorontalo Torehkan Catatan Positif di Angka 71,54

IPM Kabupaten Gorontalo naik tahun 2025 (Ilustrasi/Istimewa)

GORONTALO – Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sorotan utama dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Gorontalo. 

Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tersebut menunjukkan progres signifikan dengan mencapai angka 71,54.

Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo yang berlangsung di ruang sidang utama, Senin, 6 April 2026. 

Baca juga: 15 Ide Lomba Hari Kartini di Sekolah yang Inspiratif dan Edukatif

Angka IPM ini menjadi indikator kunci bahwa intervensi pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak mulai membuahkan hasil yang konkret.

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Kemiskinan

Selain kenaikan IPM, Sofyan juga membedah sejumlah indikator makro yang saling terintegrasi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. 

Tercatat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo tumbuh stabil di angka 5,35 persen.

Baca juga: Wabup Gorontalo Sambut Wamen Transmigrasi di Bandara Djalaluddin

Keberhasilan ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang kini berada di posisi 14,89 persen. 

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berhasil dikendalikan pada angka 3,26 persen dengan partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi, yakni 67,61 persen.

“Secara umum capaian pembangunan menunjukkan tren positif, baik dari sisi ekonomi, kualitas manusia, maupun pengendalian inflasi,” terang Sofyan.

Baca juga: 15 Bulan Berjalan, Mengapa Mayoritas Publik Justru Menolak Kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis?

Stabilitas Fiskal di Tengah Keterbatasan

Dari sisi pengelolaan keuangan, Pemkab Gorontalo menunjukkan performa akuntabilitas yang disiplin.

Realisasi pendapatan daerah hampir menyentuh target sempurna di angka 99,60 persen, sementara serapan belanja daerah mencapai 91,76 persen.

Meski demikian, Sofyan tidak menampik adanya tantangan besar terkait ruang fiskal yang semakin sempit serta ketergantungan pada dana transfer pusat. 

Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih jeli dalam menyusun skala prioritas.

“Kita dihadapkan pada ruang fiskal yang terbatas, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran,” tegas Sofyan.

Prestasi dan Sinergi Berkelanjutan

Pemaparan LKPJ ini juga merangkum berbagai apresiasi yang diterima daerah, termasuk keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Prestasi ini dianggap sebagai fondasi penting untuk memperkuat sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan yang berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Dengan peningkatan IPM sebagai lokomotif utama, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Bumi Serambi Madinah.