Tentang THR: Warisan Perjuangan Buruh Kiri Gandengan PKI yang Terlupakan

Ilustrasi THR (Istimewa)

GORONTALO — Bagi jutaan buruh di Indonesia, Tunjangan Hari Raya (THR) adalah hak mutlak yang wajib masuk ke rekening sebelum gema takbir berkumandang. 

Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa nominal yang diterima hari ini adalah buah dari militansi gerakan buruh kiri yang pernah mengguncang politik nasional pada medio 1950-an.

Semuanya bermula pada tahun 1951. Saat itu, kabinet Soekiman Wirjosandjojo (Partai Masyumi) mencetuskan kebijakan pemberian tunjangan menjelang hari raya bagi pegawai negeri. 

Baca juga: Menyibak Filosofi Mendalam di Balik Atribut Tumbilotohe Gorontalo

Sayangnya, bagi buruh swasta, kebijakan ini adalah bentuk ketidakadilan yang telanjang.

Bukan hanya eksklusif bagi aparatur negara, tunjangan tersebut sebenarnya hanyalah persekot atau uang muka yang nantinya harus dikembalikan lewat potongan gaji.

Kondisi inilah yang memicu gelombang protes besar dari kaum pekerja yang merasa diperas keringatnya tanpa perlindungan kesejahteraan yang layak.

Baca juga: Tumbilotohe: Pesona Cahaya Warisan Leluhur di Penghujung Ramadan Gorontalo

Intervensi SOBSI dan Pengaruh PKI

Merespons ketimpangan tersebut, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) hadir sebagai ujung tombak. 

Sebagai federasi buruh terbesar dengan jutaan anggota, SOBSI bukan sekadar organisasi serikat pekerja biasa.

Seiring waktu, organisasi ini menjadi motor penggerak politik yang terafiliasi erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca juga: Waspada! 3 Bentuk Kontrol Pasangan yang Sering Dikira Tanda Perhatian

Lewat doktrin perjuangan kelas, SOBSI dan PKI mengorganisir massa dari perkebunan hingga pabrik-pabrik asing. 

Mereka menuntut pemerintah agar THR tidak lagi menjadi pinjaman bagi segelintir orang, melainkan menjadi hak pendapatan tetap bagi seluruh buruh, baik di sektor publik maupun swasta.