Ramai Protes Menu MBG, Wagub Gorontalo Ancam Tutup SPPG Nakal

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah berdiskusi dengan mahasiswa terkait pelaksanaan program MBG (Humas Pemprov Gorontalo)

GORONTALO – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. 

Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan sanksi berat bagi Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang kedapatan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Pernyataan tegas ini muncul saat Idah menerima audiensi dari Forum Pemuda Gorontalo (FPG) di kediamannya beberapa waktu lalu. 

Baca juga: LKBH UMGO Sebut LHP Ombudsman Terkait Aduan Sitti Magfirah Makmur Keliru dan Error in Persona

Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa melaporkan temuan lapangan mengenai pembagian paket makanan kering selama Ramadan.

Mereka menilai hal itu kurang layak, termasuk adanya roti yang masa kedaluwarsanya tersisa satu hari saat dibagikan.

Tindak Lanjut Berbasis Data

Merespons laporan tersebut, Idah yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo, meminta para mahasiswa menyusun laporan formal yang komprehensif. 

Baca juga: Lantik Lurah dan Pejabat Baru, Bupati Gorontalo: Kerja Tim Itu Utama

Ia menekankan pentingnya detail lokasi, waktu, dan bukti pendukung lainnya guna memvalidasi temuan tersebut.

“Ini merupakan keluhan masyarakat dan harus ditindaklanjuti. Apabila terbukti ada SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, saya mendukung untuk dilakukan penutupan sementara,” tegasnya.

Peringatan Keras Terkait Audit Anggaran

Selain aspek kelayakan pangan, Wagub juga menyoroti masalah integritas pengelolaan dana. 

Baca juga: Intip Rute Prosesi Cap Go Meh 2026 di Kota Gorontalo, Kapan Waktu Pelaksanaannya?

Mengingat program ini akan dipantau langsung oleh pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Idah memperingatkan agar tidak ada pihak yang bermain dengan harga atau melakukan mark-up.

“Setiap bentuk pelanggaran, termasuk mark-up harga, dapat menjadi temuan serius dalam proses audit,” ujar Idah.

Mekanisme Menu dan Dampak Ekonomi

Menjelaskan sisi teknis, Idah memaparkan adanya sistem subsidi silang dalam pengelolaan menu harian. 

Untuk pagu sekolah dasar sebesar Rp8.000 per anak, komposisi nilai makanan disesuaikan secara berkala untuk menjaga keseimbangan gizi dan anggaran dalam jangka panjang.

“Penentuan menu telah diarahkan oleh pemerintah pusat melalui BGN dan disesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan bahan pangan lokal di daerah," ungkapnya.

"Kebijakan ini sekaligus membuka peluang bagi petani, nelayan, peternak, dan pedagang lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program,” jelasnya.

Menutup pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dan aparat kepolisian tersebut, Idah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kesuksesan program ini.

“Manfaatkan peluang ini agar ekonomi daerah ikut bergerak dan anak-anak kita tetap mendapatkan asupan gizi yang layak,” pungkasnya.