Riset Aglomerasi: Kapasitas Kota Gorontalo Sudah Mentok, Perluasan Wilayah Jadi Solusi

Diskusi Akhir Tahun bertajuk Refleksi Ekonomi 2025 dan Outlook 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kantor BI (Humas Pemprov Gorontalo)

GORONTALO – Sebuah fakta menarik terungkap dalam agenda Diskusi Akhir Tahun bertajuk Refleksi Ekonomi 2025 dan Outlook 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo. 

Ibu kota provinsi, Kota Gorontalo, yang menjadi pusat denyut ekonomi ini dinilai telah mencapai fase jenuh atau titik kulminasi maksimum dalam perkembangannya.

Hal tersebut dipaparkan oleh Syarwani Canon, pakar ekonomi wilayah dari Tim Peneliti Kajian Aglomerasi Kota Gorontalo, Senin, 29 Desember 2025 kemarin.

Baca juga: UMP 2026: Gaji di Gorontalo Tembus Rp3,4 Juta, Kalahkan Jawa Barat!

Syarwani, yang memiliki rekam jejak dalam riset pengembangan wilayah Kota Manado, menyoroti sempitnya ruang gerak pembangunan akibat batas wilayah administratif. 

Menurutnya, tanpa perluasan ruang, upaya pembangunan apa pun akan sulit mencapai hasil ideal.

“Dengan limitasi luasan administratif seperti saat ini dan berbagai intervensi yang dilakukan, hasilnya tetaplah tidak akan maksimal,” tegas Syarwani.

Baca juga: Atlet Asal Gorontalo Peraih Medali di SEA Games 2025 Thailand Dapat Bonus dari Pemerintah

Ekstensifikasi Lebih Mendesak dari Intensifikasi

Secara akademik, kebutuhan akan perluasan wilayah (ekstensifikasi) menempati prioritas tertinggi dengan bobot rekomendasi sebesar 4,5. 

Angka ini mengungguli urgensi perbaikan tata kelola (bobot 4,25) dan intensifikasi (bobot 3,67).

Artinya, kolaborasi untuk mengatasi keterbatasan lahan menjadi kunci utama sebelum melangkah ke perbaikan manajemen kota. 

Baca juga: Anggaran Perjalanan Dinas ASN Kota Gorontalo 2026 Dipusatkan Satu Pintu

Syarwani memberikan bukti nyata bagaimana infrastruktur kota saat ini mulai kewalahan.

“Saat ini saja kita bisa mencermati beberapa fasilitas umum dan sosial, bahkan infrastruktur penunjang sudah tidak bisa lagi diakomodir oleh kapasitas dan daya tampung kota Gorontalo,” tambahnya.

Kebijakan Berbasis Sains, Bukan Asumsi

Menanggapi temuan riset tersebut, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, menyambut baik pendekatan ilmiah dalam membedah masalah kota. 

Ia menegaskan bahwa di tahun 2025, Pemprov Gorontalo berkomitmen untuk mendudukkan persoalan pembangunan di atas landasan kajian akademik yang kuat, bukan sekedar asumsi semata.

Doktor jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menekankan pentingnya sinergi pola pikir antara birokrat dan akademisi.

“Kita harus mulai membiasakan berpikir dalam kerangka logis dan akademik untuk menunjang pengalaman dan kondisi empiris. Bukan hanya sekedar mengemukakan pendapat apalagi jika merasakan minim wawasan terkait hal tersebut," katanya.

"Sehingga nantinya proses perencanaan dan implementasi pembangunan harus berjalan seirama antara peran birokrasi, praktisi dan akademisi,” pungkas Wahyudin.