Satpol PP di Gorontalo Harus Tegas Tanpa Harus Keras, Tertibkan PKL Jangan Galak-galak

Satpol PP Gorontalo diminta bertindak humanis saat bertugas, apalagi saat hadapi PKL (Humas Pemprov Gorontalo)

GORONTALO – Paradigma penegakan peraturan daerah (Perda) kini tidak lagi sekadar mengandalkan kekuatan fisik, melainkan menuntut kematangan karakter dan kecerdasan emosional. 

Itulah yang disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah pada Pelatihan Dasar Satpol PP Angkatan I di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin, 1 Desember 2025 kemarin.

Di hadapan 40 personel baru yang berasal dari PPPK Paruh Waktu, Idah Syahidah menekankan bahwa tantangan menjaga ketertiban umum di Provinsi Gorontalo semakin kompleks. 

Baca juga: BPOM Rilis 5 Kosmetik Ilegal Terlaris di Marketplace, Awas Ada yang Berbahaya

Sebagai garda terdepan, personel Satpol PP dituntut untuk menjalankan peran strategis: memastikan peraturan tegak berdiri tanpa harus mencederai rasa keadilan dan kenyamanan masyarakat.

Keseimbangan Antara Wibawa dan Empati

Inti dari pelatihan ini adalah mengubah pola pikir petugas Satpol PP di lapangan. Penegakan aturan sering kali berbenturan dengan dinamika sosial yang sensitif.

Oleh karena itu, kemampuan menyeimbangkan ketegasan dengan pendekatan humanis menjadi kompetensi wajib yang harus dimiliki setiap personel.

Baca juga: Prospek Cuaca 2-8 Desember 2025, Gorontalo Masuk Daftar Wilayah Diguyur Hujan Sepekan ke Depan

“Ada situasi yang menuntut ketegasan, tapi juga membutuhkan kebijaksanaan. Satpol PP harus mampu tegas tanpa harus keras, dan mampu manis tanpa harus kehilangan wibawa,” ujar Idah.

Salah satu ujian terbesar bagi integritas petugas adalah saat berhadapan dengan masyarakat kecil, seperti pedagang kaki lima. 

Walau demikian, Satpol PP tetap harus melakukan penertiban dengan mengedepankan empati.

Baca juga: Alarm HIV Gorontalo: Kasus Terus Bertambah, Stigma Harus Hilang

"Kalau ada pedagang yang mengiba saat dagangannya ditertibkan, lakukan dengan manusiawi. Mereka juga mencari nafkah dan modal itu tidak mudah,” tambahnya.

Penempaan Mental dan Fisik Menyeluruh

Pelatihan dasar yang diinisiasi oleh BPSDM Provinsi Gorontalo ini dirancang secara komprehensif untuk mencetak aparatur yang tangguh. 

Selama enam hari, mulai 1 hingga 6 Desember 2025, para peserta tidak hanya dibekali kompetensi teknis, tetapi juga pembentukan moralitas dan integritas sebagai wajah pemerintah.

Kurikulum pelatihan menerapkan metode variatif, mulai dari tatap muka, diskusi kelompok, simulasi role play, hingga latihan fisik di lapangan. 

Guna memastikan standar pelatihan yang tinggi, kegiatan ini melibatkan narasumber dan instruktur lintas sektoral, termasuk dari BPSDM Kemendagri, Direktorat Perlindungan Masyarakat, serta Polda Gorontalo. 

Melalui gemblengan ini, diharapkan lahir korps Praja Wibawa yang profesional dan siap menghadapi berbagai situasi lapangan dengan kepala dingin.