GORONTALO – Sejarah mencatat momen 23 Januari 1942 sebagai penanda kemerdekaan awal Gorontalo dari kolonialisme Belanda.
Hal ini ditandai dengan berkibarnya Merah Putih dan berdirinya Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo (PPPG) yang dipimpin oleh Nani Wartabone.
Namun, kegembiraan atas kemerdekaan singkat itu segera berganti pahit, ketika niat baik Nani Wartabone terhadap kedatangan Jepang dibalas dengan pengkhianatan, atau dalam istilah modern, 'di-prank' habis-habisan.
Baca juga: Hampir Semua Kantor OPD Kota Gorontalo Tak Layak Pakai
Awal Persahabatan dan Penipuan
Pasukan militer Jepang, menurut buku 23 Januari 1942 dan Nasionalisme Nani Wartabone, masuk ke Gorontalo pada 26 Februari 1942.
Awalnya, Jepang datang bak juru selamat dengan semboyan "Asia untuk Bangsa Asia," dan mengajak PPPG bekerja sama.
Nani Wartabone menyambut baik Jepang. Namun, pengkhianatan Jepang segera tampak. PPPG diubah menjadi Gunco Kaigi, dan kemudian diganti Ken Kanrikan pada awal Juli 1942.
Baca juga: November: Bulan Bahagia Bung Hatta
Pemerintahan sepenuhnya jatuh ke tangan Jepang. Posisi Nani Wartabone dipersempit hanya sebagai penasihat. Larangan mengibarkan Merah Putih menjadi penipuan pertama yang menyakitkan.
Kesengsaraan Rakyat dan Insiden Hukum Pancung
Wajah asli Jepang sebagai penjajah mulai terlihat ketika mereka mengambil alih penuh sistem perekonomian rakyat Gorontalo.
"Sistem perekonomian rakyat Gorontalo pada masa itu berada di bawah pengawasan yang keras dari Jepang di mana rakyat diharuskan memproduksi hasil-hasil pertanian, tetapi hasilnya hanya sebagian kecil dapat dinikmati oleh rakyat, sebagian besar adalah untuk kepentingan Jepang," tertulis dalam buku milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam buku Sejarah Revolusi Kemerdekaan Sulawesi Utara, perekonomian dikontrol ketat melalui badan seperti Beikokubu (penyalur bahan makanan) dan Shikiobu (penyalur bahan pakaian).
Baca juga: Jejak Emas Brigjen TNI (Purn) Piola Isa: Pejuang Sekaligus Hakim Agung Asal Gorontalo
Penipuan kedua yang memicu amarah terjadi pada tahun 1943. Lima warga Limboto, Palaloe/Palalu dan keempat anaknya ditangkap dan dijatuhi hukuman pancung karena menolak menyerahkan hasil beras. Insiden tragis ini membuat Nani Wartabone terpukul.
"Inilah yang aku tidak suka pada Jepang," kata Nani kepada temannya, Sinyo Hasan, dalam buku 23 Januari 1942 dan Nasionalisme Nani Wartabone.
Penangkapan dan Penyerahan Kekuasaan
Kecurigaan Jepang terhadap Nani Wartabone memuncak. Setelah menolak tunduk pada ancaman kerja sama, Nani Wartabone dan rekan-rekannya ditangkap pada Desember 1943.
Mereka dibawa ke Manado dan disiksa dengan sadis. Nani Wartabone baru dibebaskan pada Juni 1944. Kemerdekaan penuh yang ditunggu-tunggu baru terwujud setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945.
Namun, penyerahan kekuasaan dari Kepala Pemerintahan Jepang daerah Gorontalo, Kinoshita, kepada Nani Wartabone baru terjadi pada 9 September 1945, ditandai dengan penurunan bendera Hinomaru dan berkibarnya Merah Putih untuk kedua kalinya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Buku 23 Januari 1942 Dan Nasionalisme Nani Wartabone, Buku Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Utara