Pemkab Gorontalo Terima 109 Mahasiswa Universitas Gorontalo, Siap Mengabdi di 12 Desa

Sekda Kabupaten Gorontalo menerima 109 mahasiswa Universitas Gorontalo yang akan turun KKP ke 12 desa (Humas Pemkab Gorontalo)

GORONTALO – Langkah nyata kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintah kembali terlihat di Kabupaten Gorontalo. 

Pada Selasa (14/4/2026), Pemerintah Kabupaten Gorontalo secara resmi menerima 109 mahasiswa Universitas Gorontalo (UG) yang akan melaksanakan program Kuliah Kerja Pengabdian (KKP).

Prosesi penerimaan ini berlangsung khidmat di halaman rumah dinas Bupati Gorontalo, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Sugondo Makmur. 

Baca juga: Timnas Indonesia U-17 Mode Bantai di Laga Perdana Piala AFF U-17 Lawan Timor Leste

Para mahasiswa ini dijadwalkan akan menetap dan mengabdi selama 45 hari di tengah masyarakat.

Sebaran Lokasi Pengabdian

Ratusan mahasiswa tersebut akan disebar ke 12 desa dan kelurahan strategis guna menjalankan berbagai program pemberdayaan. 

Wilayah-wilayah yang menjadi lokasi KKP kali ini meliputi:

Baca juga: Warisan Leluhur: Ini Deretan Senjata Tradisional Khas Gorontalo yang Penuh Makna

• Kelurahan Hunggaluwa, Kayubulan, dan Dutulanaa.
• Desa Isimu Utara, Ulapato A, Mongolato, Paris, Diloniyohu, Lakeya, Bululi, Dungaliyo, hingga Huntulohulawa.

Pesan Sekda: Aplikasikan Ilmu dan Jaga Sinkronisasi proker

Dalam arahannya, Sugondo Makmur menitipkan pesan mendalam agar para peserta KKP tidak hanya sekadar menjalankan formalitas akademik. 

Baca juga: Karateka Andalan Siap Bertarung di Malaysia, Pemkab Gorontalo Beri Dukungan Penuh

Ia menekankan pentingnya implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kondisi lapangan.

"Kami berharap mahasiswa mampu mengeksekusi program yang telah disusun secara bertanggung jawab. Sangat penting bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan riil di lokasi pengabdian," ungkap Sugondo.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efektivitas KKP sangat bergantung pada sinkronisasi antara ide mahasiswa dengan program pembangunan pemerintah, baik di level pusat maupun daerah. 

Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi warga desa.