Pemkab Gorontalo Sabet Peringkat I Indeks Profesionalitas ASN Regional Manado

Apwl perdana ASN Pemda Kabupaten Gorontalo (Humas Pemkab Gorontalo)

GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali mengukuhkan posisinya sebagai pionir manajemen birokrasi di Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (Suluttenggo). 

Di bawah kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi, Pemkab Gorontalo resmi menduduki peringkat pertama dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BKN Regional Manado.

Kabar membanggakan ini diumumkan langsung oleh Bupati Sofyan Puhi saat memimpin apel kerja perdana pasca-libur Idulfitri 1447 H di halaman Kantor Bupati, Senin, 30 Maret 2026.

Baca juga: Bupati Gorontalo Ingatkan ASN Soal Integritas dan Target Nasional

Skor 85,99: Cerminan Dedikasi dan Disiplin

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), aparatur sipil negara di Kabupaten Gorontalo mencatatkan nilai rata-rata 85,99.

Angka impresif ini mencakup penilaian pada empat pilar utama: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai.

Bupati Sofyan menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari konsistensi seluruh jajaran dalam menjalankan tugas negara.

Baca juga: Bupati Gorontalo Dorong Kecamatan Bongomeme Jadi Destinasi Kuliner Unggulan

“Prestasi ini adalah bukti nyata dari dedikasi, integritas, dan profesionalitas ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujar Sofyan.

Motivasi untuk Pelayanan Publik yang Berkelanjutan

Meskipun telah berada di posisi puncak, Bupati mengingatkan agar seluruh ASN tidak cepat berpuas diri.

Baginya, angka 85,99 tersebut adalah standar baru yang harus terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya demi masyarakat.

Baca juga: Kevin Diks: Sangat Sulit Mengalahkan Kami di Kandang

“Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab besar untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Disiplin, integritas, dan profesionalitas harus terus dijaga,” tegasnya kembali.

Sofyan juga memberikan apresiasi khusus kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tetap memastikan roda pelayanan publik berputar meskipun di tengah masa cuti bersama.