Temuan PPATK: Banyak Pemerima Bansos Ketahuan Nyasar ke Meja Judi Online

Lebih dari 500 ribu penerima Bansos kedapatan main judi online (Istimewa)

GORONTALO - Dana bantuan sosial (bansos) yang semestinya jadi penyambung hidup masyarakat rentan, ternyata banyak yang nyasar ke meja judi online. 

Temuan ini diungkap langsung oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setelah mencocokkan data penerima bansos dengan data pemain judi digital. 

Dari hasil analisis terhadap satu bank milik negara, terungkap bahwa ratusan ribu rekening penerima bansos digunakan untuk transaksi judi online. 

Baca juga: Dua Daerah di Gorontalo Berstatus Tanggap Darurat KLB Malaria, Aktivitas Tambang Ilegal Disorot

Jumlahnya mencapai lebih dari setengah juta rekening, dengan nilai transaksi yang hampir menyentuh angka satu triliun rupiah.

Ratusan Ribu Penerima Bansos Terciduk Main Judi Online

PPATK berhasil mencocokkan data dari 28,4 juta NIK penerima bansos yang diberikan oleh Kementerian Sosial dengan 9,7 juta NIK pemain judi online. 

Hasilnya? Tercatat 571.410 rekening penerima bansos ternyata digunakan buat transaksi judi online. Nilainya pun tidak main-main sebesar Rp957 miliar dari 7,5 juta transaksi.

Kalau dirata-rata, setiap rekening melakukan sekitar 13 transaksi dengan nilai total Rp1,67 juta. Dan yang bikin kaget lagi, ini semua baru dari satu bank BUMN. Bagaimana dengan bank lain?

Baca juga: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Gorontalo Masih Tinggi, Ini Catatan dan Upaya Penanganannya

“Ya kita masih dari satu bank ya, baru satu bank, jadi kita cocokin NIK-nya, ternyata memang ada NIK penerima bansos yang juga pemain judol,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Ivan menjelaskan, data ini diperoleh dari hasil analisis terhadap nasabah di salah satu bank milik negara. 

Lewat pencocokan NIK, mereka menemukan banyak penerima bansos justru memakai bantuan dari negara untuk aktivitas ilegal seperti judi online.

Baca juga: Warga Boalemo Coba Telan Sabu Saat Digrebek Polisi

Artinya, uang negara yang seharusnya membantu masyarakat miskin justru "dialihkan" ke hal yang merugikan. Fakta ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan validasi penerima bantuan.