GORONTALO – Grafik prevalensi stunting (tengkes) di Provinsi Gorontalo yang bergerak tidak stabil bak permainan "yo-yo" menjadi alarm peringatan bagi pemerintah daerah.
Fenomena naik-turunnya angka ini menjadi sorotan utama Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah.
Saat membuka Rakortek Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, Idah memberikan lecutan semangat agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tidak boleh kendor alias "loyo" dalam menghadapi situasi ini.
Baca juga: Pengganti Wahyudin Moridu Ditetapkan KPU Provinsi Gorontalo, Kapan Jadwal Pelantikannya?
Menurutnya, fluktuasi data menuntut respons kerja yang lebih serius, terukur, dan kolaboratif dari level provinsi hingga desa.
“Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang," kata Idah, Selasa, 2 Desember 2025.
"Penanganannya membutuhkan intervensi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung serta intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung,” sambungnya.
Baca juga: Tidak Ada PHK Massal, Nasib 329 Guru Non-Database di Gorontalo Terselamatkan
Fakta Angka yang Labil
Sebutan "tren yo-yo" bukan tanpa alasan. Jika melihat rekam jejak data empat tahun ke belakang, stabilitas penurunan belum terlihat konsisten:
Tahun 2021 angka stunting Provinsi Gorontalo berada di angka 29 persen berdasarkan SSGI. Tahun berikutnya turun menjadi 23,8 persen.
Namun, pada tahun 2023 berdasarkan SKI, angka tersebut kembali naik menjadi 26,9 persen, dan turun lagi ke 23,8 persen pada 2024.
Baca juga: Sebaran Tenaga Kerja Disabilitas 2024: Gorontalo Mulai Terpetakan, Jawa Barat Masih Juara
Meskipun kembali turun di tahun terakhir, angka ini masih jauh dari target nasional 14 persen yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021.
Hal inilah yang mendasari desakan Wagub agar TPPS bekerja ekstra keras.
"Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Gorontalo harus menjadi garda terdepan dalam mengkaji, merumuskan, dan menetapkan arah kebijakan penurunan stunting,” tegasnya.
Genjot Program Makan Bergizi Gratis
Idah juga menginstruksikan agar intervensi difokuskan pada sasaran kunci yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (0–59 bulan).
Salah satu instrumen penting yang tidak boleh disia-siakan adalah program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini harus dikawal agar dampaknya terasa langsung pada perbaikan gizi masyarakat.
“Program MBG harus benar-benar dimanfaatkan untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” pungkas Idah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Pemprov Gorontalo