GORONTALO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo tidak hanya berfungsi sebagai inisiatif sosial, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah.
Tercatat, sekitar Rp63 miliar dana segar telah beredar di Gorontalo, disalurkan melalui pembelian bahan baku pangan dan biaya operasional dapur MBG.
Dampak positif ini diungkap dalam rapat evaluasi MBG yang digelar di Aula Rudis Gubernur pada Kamis, 6 November 2025 kemarin.
Baca juga: Nova Arianto Pesan ke Timnas Indonesia U-17 Jangan Kalah Mental Lawan Brasil: Siapa Tahu Bisa Menang
Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Gorontalo, Zulkifli Taluhumala, merincikan besaran perputaran uang tersebut.
“Untuk satu SPPG itu kebutuhan anggaran perbulannya sekitar Rp800 juta sampai Rp1 M, sesuai dengan kebutuhan. Anggaran itu masuk ke Provinsi Gorontalo dan diterima oleh masyarakat Gorontalo sendiri," ungkap Zulkifli.
Rantai Ekonomi Melibatkan Ratusan UMKM
Perputaran dana Rp63 miliar ini didukung oleh jejaring kemitraan yang luas.
Baca juga: Jadwal Timnas Indonesia U-17 Vs Brasil U-17, Apakah Garuda Muda Bakal Senasib dengan Honduras?
Program MBG secara langsung melibatkan 86 UMKM lokal sebagai pemasok utama bahan pangan.
Dua perusahaan berbentuk CV, serta 38 yayasan sosial dan pendidikan sebagai operator.
Bahkan, sektor jasa transportasi lokal juga merasakan manfaat ekonomi dari alokasi biaya pengiriman logistik bahan pangan.
Baca juga: Wamenhan Puji Antusiasme Peserta Peran Saka: Tadi Banyak yang Nanya, tapi Waktu Gak Cukup
Di sisi infrastruktur, Gorontalo telah mengalokasikan pembangunan 22 Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) baru di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang tersebar di lima kabupaten.
Pembangunan dapur di lokasi 3T ini menjadi prioritas mengingat sulitnya akses logistik di sana.
Infrastruktur Layanan Gizi
Saat ini, 22 SPPG telah aktif menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat.
Namun, peningkatan jumlah titik layanan masih menghadapi hambatan administrasi dan pembangunan.
Sebanyak 19 SPPG lainnya sudah siap secara fisik, tapi masih menunggu penyelesaian izin Sertifikat Laik Higienes Sanitasi (SLHS), perekrutan tenaga dapur, dan verifikasi dokumen operasional.
Peningkatan total menjadi 41 titik aktif diharapkan terjadi dalam waktu dekat.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyoroti lambatnya penyelesaian infrastruktur sebagai penghambat utama perluasan jangkauan program.
"Kenapa belum bertambah siswanya? Karena pembangunan SPPG yang sudah ada calon investornya itu tidak jalan, terlalu lama berjalannya," kata Gusnar.
Pemerintah menargetkan pembangunan SPPG yang sudah memiliki investor dapat diselesaikan dalam 45 hari untuk segera melayani masyarakat.
"Nah, itu harus kita lancarkan lagi, makanya tadi saya bilang, kita bikin surat,” kata Gusnar.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Pemprov Gorontalo