Daftar 10 Provinsi Termiskin di Indonesia, Gorontalo Urutan ke-9

Provinsi Gorontalo masuk daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia menurut BPS (Istimewa)

GORONTALO — Pemberantasan kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang harus dituntaskan dalam roda pembangunan nasional di Indonesia.

Meskipun demikian, grafik kemiskinan secara makro sebenarnya terus menunjukkan sinyal perbaikan yang cukup positif.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin turun 8,25% pada Semester II (September) 2025, atau setara 23,36 juta orang, lebih rendah dibandingkan Semester I (Maret) 2025.

Baca juga: Pemkab Gorontalo Targetkan 50 Ribu Massa Padati Sambutan Presiden RI di Puncak PENAS XVII

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga konsisten merangkak naik sebagai bukti nyata adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sayangnya, tren pemulihan ekonomi ini dinilai belum tersebar secara merata ke seluruh pelosok tanah air.

Beberapa daerah tercatat masih terjebak dengan angka kemiskinan yang berada di atas rata-rata nasional.

Baca juga: Presiden RI Prabowo Subianto Bakal ke Gorontalo Lagi

Berdasarkan data BPS Semester II 2025, sebagian besar provinsi termiskin di Indonesia masih berada di kawasan Indonesia Timur.

Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses pendidikan, hingga minimnya lapangan kerja menjadi beberapa penyebab yang memengaruhi kondisi tersebut.

10 Wilayah dengan Angka Kemiskinan Tertinggi

Berikut adalah daftar sepuluh provinsi yang mengantongi persentase penduduk miskin paling tinggi merujuk pada evaluasi akhir tahun lalu:

Baca juga: Lamine Yamal Lampaui Rekor Lionel Messi di Piala Dunia

1. Papua Tengah (29,45%)

Wilayah ini menempati posisi puncak akibat belum meratanya distribusi manfaat dari masifnya hasil kerukan sumber daya alam.

2. Papua Pegunungan (27,21%)

Tantangan topografi yang ekstrem memicu pembengkakan biaya logistik dan menghambat pemenuhan fasilitas publik dasar.

3. Papua Barat (19,58%)

Sektor migas dan perikanan yang menjadi tiang ekonomi belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan yang inklusif.

4. Papua Selatan (19,26%)

Sebagai daerah otonomi baru, pemekaran wilayah ini masih terseok-seok dalam menyetarakan akses pelayanan publik dasar.

5. Papua (17,82%)

Kesenjangan pembangunan antar-kabupaten menjadi kerikil tajam di tengah melimpahnya harta karun alam bumi papua.

6. Nusa Tenggara Timur (17,50%)

Anomali iklim kering dan krisis air bersih kerap memukul produktivitas sektor agraris yang menjadi tumpuan warga.

7. Papua Barat Daya (17,50%)

Pesona wisata Raja Ampat belum cukup kuat mendongkrak ekonomi karena pondasi infrastruktur masih butuh waktu berkembang.

8. Maluku (15,25%)

Kondisi geografis berbasis kepulauan memicu tingginya ongkos kargo transportasi yang berimbas pada mahalnya harga pangan.

9. Gorontalo (12,62%)

Dominasi sektor pertanian jagung belum mampu mendongkrak kesejahteraan akibat minimnya korporasi industri pengolahan formal.

10. Aceh (12,22%)

Suntikan dana otonomi khusus yang melimpah belum sanggup mengurai problem kemiskinan akibat jeratan faktor struktural daerah.

Faktor Utama Pemicu Ketimpangan Kesejahteraan Daerah

Dominasi kawasan Papua dalam daftar di atas menegaskan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya menjangkau daerah pinggiran.

Mahalnya ongkos logistik pada wilayah kepulauan otomatis mengunci ruang gerak masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan.

Ketersediaan potensi alam yang melimpah juga terbukti mandul jika tidak dibarengi dengan kesiapan kualitas sumber daya manusia.

Rendahnya mutu pendidikan secara linear mempersempit peluang kerja formal bagi para pencari kerja lokal.

Minimnya lapangan kerja baru pada akhirnya memaksa masyarakat bertahan pada sektor pertanian tradisional yang minim adopsi teknologi.

Lambatnya pertumbuhan sirkulasi modal daerah ini diperparah oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang hanya berputar di kalangan elite.

Sentralisasi pembangunan yang condong berpusat di area perkotaan membuat kawasan terpencil makin terisolasi dari kesempatan ekonomi.

Pemerintah daerah dituntut melahirkan regulasi inovatif agar efek pertumbuhan ekonomi bisa merembes jatuh ke lapisan masyarakat terbawah.