2.031 Kasus Kekerasan Anak Terjadi di Indonesia Sepanjang 2025: Korban Perempuan Mendominasi

Kementerian PPPA desan ayah penyiksa anak di Gorontalo dihukum maksimal (Indozone Gorontalo)

GORONTALO — Krisis perlindungan anak di Indonesia semakin nyata berdasarkan statistik terbaru yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 

Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 2.031 kasus kekerasan anak terjadi di berbagai wilayah.

Angka ini menegaskan perlunya reformasi sistem pengawasan secara menyeluruh.

Baca juga: Di Hadapan Warga Gorontalo, Prabowo Bilang Akan Perbaiki dan Hormati Nelayan

Angka-angka ini menjadi relevan dengan tragedi yang baru saja terungkap di sebuah daycare ilegal di Yogyakarta.

Sebanyak 93 dari 103 anak yang terdaftar teridentifikasi sebagai korban penganiayaan fisik dan verbal oleh pengasuhnya.

Siapa yang Paling Terancam?

Berdasarkan data statistik yang dihimpun, terdapat pola kerentanan yang jelas jika dilihat dari jenis kelamin korban. 

Baca juga: Di Gorontalo, Prabowo Subianto Target Bangun 1.582 Kapal Ikan Mulai Tahun Ini

Anak perempuan menempati proporsi tertinggi dalam laporan kasus kekerasan dengan 51,5%. Artinya 5 dari 10 korban adalah perempuan.

Sementara korban kaki-laki 47,6 dan tidak diketahui 0,9%.

Data ini menunjukkan bahwa anak perempuan masih menjadi kelompok yang paling berisiko terhadap berbagai bentuk eksploitasi, sehingga memerlukan kebijakan perlindungan yang lebih responsif gender.

Baca juga: Hasil Drawing Piala Asia 2027: Timnas Indonesia Siap Hadapi Jepang, Qatar, dan Thailand di Grup F

Ironi di Lingkungan Terdekat

Temuan yang paling mengejutkan muncul saat meninjau siapa sebenarnya pelaku di balik ribuan kasus tersebut. 

Rumah yang seharusnya menjadi benteng pertahanan justru sering kali menjadi lokasi ancaman.

• Ayah Kandung: Bertanggung jawab atas 9% kasus.
• Ibu Kandung: Tercatat dalam 8,2% kasus.
• Tidak Diketahui: Mendominasi dengan angka 66,3%.

Tingginya persentase identitas pelaku yang tidak diketahui menjadi tantangan terbesar bagi penegakan hukum di Indonesia. 

Angka ini mengindikasikan kuatnya tekanan sosial, ketakutan korban untuk melapor, serta masih lemahnya sistem pelaporan di tingkat komunitas atau akar rumput.