Inflasi Kabupaten Gorontalo Tinggi, Masuk 14 Besar Nasional

Ilustrasi inflasi (Istimewa)

GORONTALO – Kabupaten Gorontalo tercatat sebagai salah satu daerah dengan inflasi cukup tinggi di Indonesia.

Berdasarkan rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Juli 2025 dari Kementerian Dalam Negeri RI, inflasi Kabupaten Gorontalo berada di urutan ke-14 secara nasional.

Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Gorontalo, Romy Sjharain, mengungkapkan hal itu usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pembahasan program 3 Juta Rumah, Senin, 26 Agustus kemarin.

Baca juga: Kabar Baik! Gaji ASN, PPPK, dan Tenaga Kontrak di Kabupaten Gorontalo Dipastikan Aman hingga Akhir 2025

“Hasil evaluasi Kemendagri Republik Indonesia, tingkat Inflasi Kabupaten Gorontalo urutan ke 14 Se-Indonesia. Tingkat inflasi tentu telah diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK),” jelas Romy.

Kenaikan Harga Beras dan Bawang Merah Jadi Pemicu

Romy menerangkan, lonjakan inflasi di Gorontalo terutama dipengaruhi kenaikan harga beras dan bawang merah.

Namun, pemerintah berhasil menekan harga tomat dan cabai agar tidak ikut melonjak.

Baca juga: Ibu Korban Dugaan Persetubuhan Polisi di Bone Bolango Temui Kapolda: di Mana Keadilan untuk Anak Saya?

"Pemkab Gorontalo berkomitmen menekan inflasi dengan strategi pasar murah, pengawasan stok, stabilisasi harga, kelancaran distribusi, dan penyampaian informasi berimbang kepada masyarakat,” tambahnya.

Berdasarkan data, inflasi Kabupaten Gorontalo pada Juli 2025 tercatat 3,86 persen, naik signifikan dibanding inflasi Juni yang berada di level 0,81 persen.

Strategi Pengendalian Inflasi

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkab Gorontalo menyiapkan sejumlah langkah strategis.

Baca juga: Dikbud Kabupaten Gorontalo Buka Suara Soal Baku Pukul Siswa SD di Pasmolim

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pasar murah bekerja sama dengan Bulog dan sejumlah penyedia kebutuhan pokok lainnya.

“Dalam rangka mengendalikan angka inflasi, ada beberapa strategis yang kita lakukan. Pertama, terus mengawasi ketersediaan stok bahan komoditas, kedua, menekan harga agar bisa terjangkau masyarakat," ujarnya.